Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi

    Home/Pendidikan / Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi
Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Perbedaan desentralisasi dengan dekonsentrasi

Kedua hak istimewa ini termasuk wilayah otonomi daerah. Dalam hal ini, mereka juga memiliki kewenangan masing-masing dalam pemerintahan.

Kedua kekuatan ini juga memiliki nilai-nilai fundamental yang diatur dengan jelas dalam UUD 1945 tentang desentralisasi dan dekonsentrasi. Inilah perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi.

A. Desentralisasi

Desentralisasi adalah kapitulasi otoritas pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan akan diberikan kepada pemerintah daerah otonom. Dalam hal ini, tujuannya juga untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah.

Tetapi semua ini tetap dalam bayang-bayang dan juga terus membuat sistem republik kesatuan Indonesia bekerja. Dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, pasti ada pusat atau pusat pembentukan daerah otonom di mana akan ada kapitulasi atau pendelegasian kekuasaan.

Ini dilakukan dengan tujuan agar semua kekuasaan, serta kekuasaan pemerintah pusat di daerah, akan mengatur dan mengelola sebagian kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas yang sebelumnya disetujui.

Berkenaan dengan desentralisasi itu sendiri, dinyatakan dalam UU No. 5 tahun 1974 bahwa pemindahan urusan pemerintah atau daerah memang urusan rumah tangga. Dalam hal ini, pengelolaan wewenang akan dilakukan sebelumnya disepakati.

Dapat juga dikatakan bahwa desentralisasi adalah salah satu dari delegasi wewenang yang dipercayakan kepada daerah otonom oleh pemerintah dalam rangka melestarikan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

B. Dekonsentrasi

Tidak seperti desentralisasi, dekonsentrasi didasarkan pada prinsip bahwa semua delegasi pemerintah didelegasikan atau didelegasikan secara langsung kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, dan juga kepada agen vertikal daerah tertentu.

Dalam hal ini, dekonsentrasi juga dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan implementasinya. Desentralisasi juga didasarkan pada kesepakatan yang didasarkan pada Konstitusi No. 5 tahun 1974, di mana pendelegasian wewenang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh kepala daerah atau oleh suatu badan kepala dari badan vertikal V sehubungan dengan kepada para pejabat daerah.

Dapat disimpulkan bahwa dekonsentrasi itu sendiri sebenarnya adalah tempat di mana wewenang dan tanggung jawab dialihkan ke kementerian atau lembaga. Dalam kasus ini juga, antara Desentralisasi dan Dekonsentrasi, tidak ada transfer wewenang yang nyata dan hanya menjalankan wewenang yang dimiliki masing-masing.

Beberapa makna ini adalah definisi yang membedakan perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Dalam hal ini, ada banyak perbedaan sehingga Desentralisasi dan Dekonsentrasi juga memiliki makna yang berbeda dalam penolakan terhadap otoritas dan tanggung jawab yang ada.

Pengajuan wewenang juga dilakukan kepada pihak yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Sumber :  https://dosenpintar.co.id/